Cepat, Akurat, Tanpa Hoaks
Besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali menjadi sorotan publik. Dengan nominal yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berwenang menetapkan penghasilan fantastis ini? Baca Juga : Momen Tak Terduga: Presiden Singapura Terbang dengan Pesawat Low-Cost, Warga Bersorak Siapa Penentu Gaji dan Tunjangan DPR?Penetapan …
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah-langkah cepat dan strategis yang telah diambilnya dalam menanggapi berbagai permasalahan krusial di Indonesia. Pujian tersebut disampaikan Puan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Baca Juga : IHSG Catat Rekor Baru, Dekati …
Rakernas NasDem di Makassar – Partai NasDem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertamanya di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8-10 Agustus 2025. Rakernas ini akan menjadi momentum penting bagi partai untuk mengkonsolidasikan kekuatan, menyusun strategi, dan menegaskan kembali komitmennya dalam membangun dampak positif di tengah masyarakat. Baca Juga : Toyota Yaris Cross Buatan Indonesia Raih …
Tarif impor Amerika Serikat – Upaya Indonesia untuk menghindari penerapan tarif impor sebesar 32% dari Amerika Serikat (AS) semakin intensif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini memimpin misi negosiasi penting di Washington, D.C. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat kemajuan signifikan dalam dialog tersebut. Baca Juga : Akhir Liburan Sekolah: Tren Staycation Dadakan Kian …
Yusril Tegaskan Posisi Gibran – Spekulasi mengenai Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang akan berkantor di Papua akhirnya ditepis Yusril Ihza Mahendra. Yusril adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas). Ia menegaskan bahwa Wapres Gibran tidak akan memindahkan kantornya ke Papua. Pemerintah hanya akan menempatkan Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan …
PDI-P soroti muatan politik tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menduga gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan partai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sarat muatan politik. Johannes Oberlin Tobing, anggota tim hukum DPP PDI-P, menjelaskan bahwa penggugat mengajukan gugatan jauh setelah batas waktu 90 hari sejak SK diterbitkan, sehingga gugatan tersebut …
Hutama Karya Beberkan Tiga Kendala Utama Proyek IKN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peranan krusial dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Hutama Karya (Persero) tidak luput dari tantangan.Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Hutama Karya (Persero) …