Pemerintah akan memulai fase kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menjadwalkan pengumuman tender pada akhir Juni 2025. Pemerintah memulai kontrak pekerjaan fisik baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada fase ini. Ini adalah langkah besar untuk mewujudkan kota masa depan Indonesia.
Para pemangku kepentingan memanfaatkan pertemuan pra-konstruksi (PCM) sebagai forum penting untuk menyepakati berbagai aspek teknis sebelum memulai pembangunan. Mulai dari metodologi kerja, pengaturan lalu lintas proyek, hingga koordinasi lintas pihak, mereka membahas semuanya secara detail.Tujuannya jelas: untuk memitigasi potensi masalah di lapangan dan memastikan kelancaran seluruh proses pembangunan.
Baca Juga : KPK Perkuat Integritas di IKN: Bedah Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpihak. “Kami akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Pemerintah akan mengumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar pada akhir bulan ini. Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi dan bersinergi,” ujar Basuki.
Fokus pada Kualitas, Lingkungan, dan Disiplin Waktu
Basuki juga menyoroti standar tinggi yang harus dijaga dalam setiap aspek pembangunan. Ia mengingatkan para pelaksana proyek untuk senantiasa menjaga kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika. Para perencana dan pelaksana proyek harus memberikan perhatian khusus pada kawasan Riparian atau Sempadan Sungai yang sangat penting untuk mitigasi risiko banjir.
Para pekerja dan manajer proyek menjaga disiplin waktu kerja karena mereka memulai proyek pada musim hujan dan hanya memiliki waktu sekitar enam bulan hingga Desember.
Penekanan pada Pengelolaan Lalu Lintas dan Anti-ODOL Pembangunan IKN Fase Kedua
Pengelolaan lalu lintas proyek juga menjadi perhatian utama. Basuki mengimbau agar distribusi material di area KIPP IKN harus teratur dan tidak merusak infrastruktur yang sudah terbangun. Ia pun menegaskan pentingnya kedisiplinan dalam operasional batching plant, termasuk kebersihan truk dan kepatuhan terhadap aturan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional
“Truk harus bersih, tidak boleh kocar-kacir. Khususnya dari batching plant, kalau masih brutal, saya akan tutup. Juga untuk pengangkutan material, tidak boleh ODOL. Disposal harus ditutup dengan terpal, dan sisa material harus dibersihkan dari lingkungan kerja,” tegas Basuki.
Menutup arahannya, Basuki mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga tata kelola pembangunan IKN secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik tidak etis yang dapat merugikan proyek nasional ini.
Baca Selengkapnya : Sekjen MPR Tegaskan Dugaan Gratifikasi adalah Perkara Lama, Tanpa Keterlibatan Pimpinan
Satu Komentar