Belem, Brasil – Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan signifikan dari berbagai negara terkait mekanisme perdagangan karbon yang dikembangkannya. Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menilai hal ini sebagai sinyal positif dan kemajuan besar bagi upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim.
Baca Juga : Memudarnya Citra Pariwisata Jepang: Bayang-bayang Wisata Seks di Tengah Tekanan Ekonomi
Pengakuan tersebut diungkapkan Hanif usai pertemuannya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Kanada, Julie Dabrusin, di sela-sela Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) di Brasil, Kamis (13/11/2025). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Indonesia secara khusus dianggap sebagai negara pemimpin (leader) dalam implementasi perdagangan karbon.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mendapat pengakuan dan penguatan pengakuan dari berbagai negara dalam upaya membangun skema kredit karbon, baik melalui compliant market maupun yang selaras dengan Persetujuan Paris (Paris Agreement). Jadi, ini adalah langkah besar,” ujar Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Kemitraan Strategis dengan Kanada
Menyusul pengakuan tersebut, Pemerintah Kanada menyatakan minatnya untuk mempererat kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan implementasi perdagangan karbon dan peningkatan penanganan tata kelola lingkungan hidup secara umum.
Selain isu karbon, Kanada juga mengundang Indonesia untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai isu keanekaragaman hayati (biodiversity). Kedua negara berencana untuk menyusun sebuah kerangka kerja yang dapat menata keanekaragaman hayati dengan orientasi pada manfaat ekonomi.
Menteri Hanif menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengubah pandangan bahwa konservasi keanekaragaman hayati selama ini sering dianggap sebagai kegiatan yang mahal (costly), menjadi sebuah kegiatan yang justru berorientasi pada keuntungan (benefit oriented).
“Sehingga kita bersama-sama akan menyusun semacam biodiversity credit untuk membangkitkan nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati yang saat ini masih costly, akan menjadi benefit oriented,” pungkas Hanif, menekankan upaya untuk mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengakuan internasional, terutama dari negara maju seperti Kanada, menegaskan posisi Indonesia di garis depan dalam inovasi kebijakan iklim, sekaligus membuka peluang bagi kemitraan yang lebih dalam untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari aset lingkungan Indonesia.
