Pemerintah menegaskan bahwa harga beras kini relatif stabil, berkat intervensi pasokan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini, yang dikelola oleh Bulog, menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di pasar.
Baca Juga : Bagnaia Frustrasi, Merasa Motornya ‘Berbeda’ dari Marc Marquez
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal ini saat meninjau Pasar Induk Rau di Kota Serang. Ia menyebut para pedagang mengakui bahwa ketersediaan beras SPHP dari Bulog merupakan faktor utama yang menjaga harga di level stabil.
Pemerintah menargetkan penyaluran 1,3 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini. Jumlah ini merupakan bagian dari total pasokan 4 juta ton beras yang disiapkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Intervensi pasar secara bertahap ini menjadi strategi untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga.
Harga Terjangkau dan Pengawasan Ketat
Beras SPHP dijual dengan harga yang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Di wilayah Banten, misalnya, harga beras SPHP dijual seharga Rp12.000 per kilogram, atau Rp60.000 per paket 5 kilogram, di bawah HET Banten sebesar Rp12.500 per kilogram. Penjualan ini berlangsung di pasar tradisional maupun minimarket.
Menteri Tito mengapresiasi pedagang yang bersedia menjual beras dengan harga di bawah HET, menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung stabilitas harga. Ia juga mengapresiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog atas respons cepat mereka dalam menjaga pasokan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketersediaan beras bagi masyarakat.
Pembenahan Menyeluruh dari Hulu ke Hilir
Pemerintah menyadari bahwa stabilitas harga tidak hanya bergantung pada intervensi pasar, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, Presiden Prabowo telah meminta adanya pembenahan sistem dari hulu ke hilir.
“Intinya bagaimana beras tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan,” ujar Prita.
Langkah-langkah yang diambil mencakup perbaikan sistem distribusi beras. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi SPHP yang mempermudah pedagang dalam mendapatkan jatah beras CBP. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat mengganggu distribusi dan menyebabkan kelangkaan.
Prita menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang “nakal” dan merusak sistem distribusi, memastikan bahwa beras sampai ke tangan masyarakat secara adil dan tepat waktu.
