Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyampaikan kecaman terhadap kampanye intimidasi yang dilancarkan oleh Republik Rakyat China (RRC). Kecaman ini muncul menyusul adanya laporan mengenai tekanan diplomatik dan ekonomi dari Beijing yang menyebabkan pembatalan izin lintas udara bagi kepresidenan Taiwan di wilayah Afrika.
BACA JUGA : Eskalasi Teluk Oman: Iran Ancam Balasan Militer Usai Penghadangan Kapal Kargo oleh Armada Amerika Serikat
Gangguan Operasional dan Pencabutan Izin Lintas Udara
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan beberapa negara Afrika yang secara mendadak mencabut izin penerbangan bagi Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Langkah tersebut dipandang sebagai intervensi langsung yang tidak hanya menghambat diplomasi, tetapi juga mengganggu standar keselamatan dan martabat perjalanan rutin pejabat publik internasional.
Insiden ini mengakibatkan Presiden Lai terpaksa menunda rencana kunjungan kenegaraannya ke Eswatini, yang merupakan satu-satunya sekutu diplomatik formal Taiwan di benua Afrika. Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah Taiwan pada Selasa, 21 April 2026, tiga negara—yakni Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar—mencabut izin terbang wilayah udara mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Instrumen Paksaan Ekonomi Beijing
Sekretaris Jenderal Taiwan, Pan Men-an, menyatakan bahwa pembatalan sepihak tersebut merupakan hasil dari tekanan masif otoritas China, termasuk penggunaan paksaan ekonomi terhadap negara-negara di kawasan Samudra Hindia dan Afrika.
Di sisi lain, Beijing melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan apresiasi tinggi kepada negara-negara Afrika yang telah memblokir jalur penerbangan Presiden Lai. China menganggap langkah tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap “Prinsip Satu-China” (One-China Principle) dan kepatuhan terhadap norma-norma hubungan internasional yang mereka definisikan.
[Table: Negara-Negara yang Mencabut Izin Lintas Udara]
| Negara | Tindakan | Dasar Kebijakan (Klaim) |
|---|---|---|
| Seychelles | Pencabutan izin tanpa pemberitahuan | Prinsip Satu-China |
| Mauritius | Pencabutan izin mendadak | Keselarasan diplomatik dengan RRC |
| Madagaskar | Penutupan wilayah udara bagi kepresidenan Taiwan | Tekanan ekonomi dan diplomatik |
Hubungan Rumit Taiwan dengan Pemerintahan Amerika Serikat
Meskipun Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Washington tetap bertindak sebagai penjamin keamanan utama bagi pulau tersebut. Namun, rekam jejak hubungan antara pemerintahan Donald Trump dan kepemimpinan Lai Ching-te menunjukkan dinamika yang kompleks:
- Izin Transit: Tahun lalu, pemerintahan Trump dilaporkan sempat menolak izin transit Presiden Lai di New York saat akan melakukan perjalanan ke Amerika Latin. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri Taiwan membantah adanya pemblokiran resmi pada saat itu.
- Rekam Jejak Kunjungan: Perjalanan luar negeri terakhir Presiden Lai tercatat pada November 2024, di mana ia berhasil melakukan transit melalui wilayah Amerika Serikat di Guam saat menuju sekutu Pasifik.
Implikasi bagi Stabilitas Kawasan
Aksi blokade udara ini dipandang oleh para analis internasional sebagai upaya Beijing untuk mengisolasi Taiwan secara total dari panggung diplomatik. Strategi ini tidak hanya menyasar pengakuan negara, tetapi juga membatasi mobilitas fisik pemimpin Taiwan di ruang udara internasional.
Washington memperingatkan bahwa penggunaan tekanan terhadap negara-negara ketiga untuk mencampuri perjalanan transit pejabat luar negeri dapat menciptakan preseden buruk dalam tata kelola penerbangan sipil internasional dan stabilitas geopolitik di luar kawasan Selat Taiwan.
