Konflik Thailand Kamboja memanas – Eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja, yang kembali memanas, menimbulkan kekhawatiran serius di berbagai pihak, termasuk di Indonesia. Persatuan Ummat Islam (PUI) mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk menjadikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak konflik sebagai prioritas utama.
Baca Juga : Memutar Musik, Membayar Royalti: PHRI dan LMKN Perketat Pengawasan di Bali Pasca Kasus Mie Gacoan
Konflik Thailand Kamboja memanas
Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, pada Senin (28/7/2025), menyatakan keprihatinan mendalamnya. “Kemlu harus proaktif dan responsif dalam melindungi keselamatan WNI, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan lembaga internasional untuk memastikan langkah-langkah keamanan dan evakuasi berjalan lancar jika situasi memburuk,” tegas Raizal kepada wartawan.
Ujian Kritis bagi ASEAN dan Pentingnya Jalur Damai
Raizal Arifin juga menyoroti bagaimana konflik ini menempatkan ASEAN pada titik ujian yang sangat krusial. Menurutnya, stabilitas regional terancam dan penyelesaian damai menjadi satu-satunya jalan. “Konflik ini tidak hanya mengancam perdamaian kedua negara, tetapi juga menempatkan ASEAN pada titik ujian yang sangat krusial. Kita harus bersama-sama mendorong penyelesaian secara damai dan mengedepankan dialog sebagai solusi utama,” jelasnya.
Dampak Regional dan Pentingnya Antisipasi Indonesia
Secara terpisah, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Adhe Nuansa Wibisono, menggarisbawahi perlunya Indonesia mengantisipasi dampak lanjutan konflik ini terhadap stabilitas regional. Wibisono memperingatkan bahwa perang ini berpotensi mengganggu arus perdagangan, keamanan perbatasan, dan iklim investasi kawasan.
“Sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki peran strategis, Indonesia perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik ini terhadap kestabilan regional serta posisi geopolitik nasional. Risiko yang muncul tidak hanya bersifat bilateral, tetapi berpotensi mengganggu arus perdagangan, keamanan perbatasan, dan iklim investasi di kawasan,” papar Wibisono.
Ia menambahkan bahwa mitigasi yang tepat sangat diperlukan, termasuk perlindungan WNI dan aset negara. Wibisono menekankan bahwa dengan pendekatan multidimensi, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
“Mitigasi yang tepat harus meliputi peningkatan diplomasi aktif, penguatan mekanisme koordinasi ASEAN, serta kesiapsiagaan kontingensi nasional, termasuk perlindungan WNI dan aset negara. Dengan pendekatan multidimensi dan presisi dalam mengelola risiko politik dan keamanan, Indonesia dapat menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan,” tutupnya.
Konflik antara Thailand dan Kamboja, dua negara anggota ASEAN, menjadi perhatian serius. Selain ancaman terhadap keselamatan WNI, dampak regional yang lebih luas seperti gangguan perdagangan dan investasi juga perlu diwaspadai. Bagaimana menurut Anda, langkah konkret apa lagi yang harus diambil pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak konflik ini?
